Pemkot Bekasi Menangkan Gugatan Sengketa Lapangan Pondokgede dan Mustikajaya

Konferesi pers terkait sengketa tanah di Pondokgede dan Mustikajaya yang di memangkan oleh Pemerintah Kota Bekasi

Bekasi Selatan – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akhirnya memenangkan gugatan terhadap sengketa lahan lapangan bola di Kecamatan Pondokgede dan Mustikajaya. Hal ini terungkap dalam konferensi pers yang dilaksanakan Humas Pemkot Bekasi, Rabu (14/6).

Konferensi pers yang dipimpin Asda III Setda Kota Bekasi Dadang Hidayat ini dihadiri Kabag Hunas Setda Kota Bekasi M Jufri, Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Bekasi Sugianto, Camat Mustikajaya Atty Rostati dan Camat Pondokgede Mardani.

Dalam kesempatan itu, Dadang Hidayat menjelaskan kepastian kedua lahan lapangan itu sudah sah sebagai aset Pemkot Bekasi karena memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Kepastian ini diketahui setelah adanya keputusan dari Mahkamah Agung yang memenangkan banding Pemkot Bekasi selaku Tergugat,” ucap Dadang.

Perkara gugatan tahun 2015 terhadap sengketa lahan lapangan bola Pondokgede dimenangkan Pemkot Bekasi melawan pihak Penggugat, yakni Sarifudin Usman. Sedangkan gugatan sengketa lahan lapangan bola Mustikajaya dimenangkan Pemkot Bekasi melawan Penggugat yakni Oming bin Ompong sesuai gugatan tahun 1999 dan 2016.

Hasil persidangan sengketa lahan lapangan bola Pondokgede sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 167 k/TUN/2017 tertanggal 4 April 2017. Hasil putusan itu menyebutkan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan untuk gugatan sengketa lahan lapangan bola Mustikajaya seluas 8.764 M2 pada tahun 1999 ditegaskan bahwa lahan tersebut merupakan aset milik Pemkot Bekasi. Hal ini berdasarkan Surat Pelepasan Hak 20-2-1970 dan Surat Penjualan Tanah Pekarangan Dengan Mutlak tanggal 28-2-1970 dari Ompong bin Kering dan Emeh binti Eli kepada Pemerintah Desa Mustikajaya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Hasil putusan sengketa lahan lapangan bola Mustikajaya ini siperkuat dengan Putusan Kasasi Nomor 3847 K/PDT/2001 tertanggal 11-4-2002 yang menyebutkan Kasasi Penggugat tidak dapat diterima. Selain itu juga berdasarkan Putusan Peninjauan Nomor 372 PK/PDT/2015 tertanggal 25-11-2015.(red)