Kejari Cikarang dan BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Berhasil Tagih Tunggakan Rp. 111.894.172 dari PT S

Kajari Cikarang Risman Tarihoran menyaksikan penandatanganan berita acara PT S dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang dr.Nur Indah Yulianty

CIKARANG  – Cikarang (12/04/2017) : 1 Januari 2017, BPJS Kesehatan membentuk Kantor Cabang Cikarang yang semula merupakan Kantor Layanan Operasional Kabupaten (KLOK) Bekasi di bawah koordinasi Kantor Cabang Utama Bekasi.

Pada tanggal 8 Februari 2017, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cikarang menandatangani nota kesepahaman antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dengan BPJS Kesehatan KC Cikarang  yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kantor Cabang Utama Bekasi.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama tersebut, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Bekasi dan dilanjutkan oleh Kantor Cabang Cikarang  telah melimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) tanggal 2 Maret 2017 terkait permasalahan ketidakpatuhan salah satu badan usaha di wilayah Kabupaten Bekasi pada penyelenggaraan Program JKN KIS, PT S  dalam pembayaran iuran JKN-KIS yang tertunggak sebesar Rp. 111.894.172,-.

Kajari Cikarang Risman Tarihorang ikut menandatangani berita acara PT S dan BPJS Kesehatan Cabang Cikarang

Kejaksaan Negeri Cikarang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara, dalam hal ini mendampingi baik BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Bekasi maupun Kantor Cabang Cikarang dalam upaya menyelesaikan permasalahan ketidakpatuhan PT S dalam hal melaporkan data pekerja secara lengkap dan benar serta ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran.

Dalam hal ketidakpatuhan dalam melaporkan data pegawai secara lengkap dan benar, maka PT S dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa “Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif”, Selain itu terkait ketidakpatuhan PT S dalam pembayaran iuran tertunggak sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 “Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana  dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah)”.

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cikarang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi bekerja sama dalam upaya penagihan dan pengawasan terhadap PT S.

(ki-ka) Kasipidum, Kasidatun, Kajari Cikarang, pihak PT S, dan Kepala BPJS Cabang Cikarang

“Setelah melalui proses advokasi sejak akhir tahun 2016, PT S bersedia melakukan pembayaran iuran tertunggak sebesar Rp. 111.894.172,-. yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data dan Iuran PT S dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak dengan disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi,” demikian disampaikan oleh Ibu Nur Indah Yuliaty, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cikarang.

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) bagi seluruh penduduk Indonesia mohon dukungan pada seluruh pemangku kepentingan, khususnya di Kabupaten Bekasi sehingga seluruh penduduk mendapatkan jaminan kesehatan sebagai hak dasar warga negara.