Pemisahan Aset PDAM Tirta Bhagagasi, Walikota Temui Kepala BPKP Jabar

Walikota Bekasi Rahmat Effendi temui Kepala BPKP jabar bahas pemisahan aset milik PDAM Tirta Bhagagasi, kamis (9/2/2017)

BANDUNG – Walikota Bekasi Rahmat Effendi, temui Kepala Kanwil BPKP Jawa Barat, Deni Suwardini di Kantor BPKP Jawa Barat, Kota Bandung. Walikota datang didampingi Asda I Cucu Syamsudin, dan Asisten Daerah II Kariman, serta Kepala PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi Tb Hendi, pada hari Kamis Pagi (09/02/2017).

Pertemuan ini merupakan konsultasi kepada pihak BPKP Jawa Barat mengenai pembebasan dan pemisahan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi yang masih menjadi bagian di Kota Bekasi, sementara di Kota Bekasi juga ada PDAM Tirta Patriot.

Walikota menjelaskan bawa pada sidak ke beberapa tempat PDAM Tirta Bhagasasi di area Rawa Tembaga dan Poncol yang masih ada namanya, sedang ditinjau ulang untuk pengurusan di Kota Bekasi yakni PDAM Tirta Patriot. Walikota juga menyayangkan bahwa pihak Kota juga masuknya lalai dalam pengkajian PSU sewaktu adanya kesepakatan, menurutnya keberadaan PDAM Poncol salah satunya masih dipertahankan oleh Kabupaten Bekasi, jika dipelihara oleh PDAM milik Pemerintah Kota Bekasi rakyat bisa dengan mudah pelayanan dapat terpenuhi dan terlayani.

“Jika harus pengembalian hutang nantinya akan ditinjau terlebih dahulu dari segi saham, Asda I akan segera membuat Manajemen Resiko Asistensi agar semua aset yang ada di Kota bisa membuat MoU tegas kepada Kabupaten jika mengguggat,” ujar Walikota.

Kepala Kanwil BPKP Jawa Barat, Deni Suwardini juga menanggapi polemik yang terjadi di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi mengenai pemisahan PDAM Tirta Bhagasasi, hal ini diutarakan jika adanya pemisahan lebih cepat proses maka akan lebih baik. “Dan terutama harus dibedakan mengenai pengelolaannya, sekaligus berharap dengan kejadian seperti ini keduabelah pihak PDAM akan tetap berkembang,” tegas Deni.

“Jika terjadi seperti ini, diharapkan juga tidak merusak Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih baik dari Kota maupun Kabupaten Bekasi,” tambah Kepala Kanwil BPKP Jawa Barat.

Selain itu, Asisten Daerah I Pemkot Bekasi, Cucu Syamsudin menambahkan jika perjanjian tersebut sudah jadi dan memiliki deal dari pihak Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, maka rekomendasi dari BPKP bukan merupakan pengembalian uang namun dengan sistem bagi hasil.

Dilain itu, Walikota juga menambahkan jika memang harus pegawai PDAM tirta bhagasasi masuk ke dalam PDAM Tirta Patriot, itu bukan suatu masalah, kami dari Pemerintah Kota Bekasi akan menyetarakan sesuai dengan honor yang didapat di Kota Bekasi bagi aparaturnya, juga menambahkan bahwa perkara tersebut harus selesai dalam waktu 2 minggu agar lebih cepat.(ICA)