ASN di Kabupaten Bekasi bukan boneka mainan ‘politik balas dendam’

Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Bekasi, usai apael pagi beberapa waktu lalu.

CIKARANG – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Bekasi kembali dibuat ‘cemas’ lantaran mencuatnya informasi bakal adanya mutasi dan rotasi lagi dalam waktu dekat ini.

Informasi tersebut juga rupanya membuat stakholder bertanya-tanya, bahkan terang-terangan menyebut aksi mutasi-rotasi nantinya merupakan aksi politik balas dendam.

Ketua Umum LSM Sniper Indonesia, Gunawan mengungkapkan, rotasi mutasi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang telah dilakukan oleh Rohim Mintareja selaku Plt Bupati Bekasi beberapa waktu lalu, terlepas “Keputusan itu benar atau salah”, yang jelas rotasi mutasi yang telah dilaksanakan atas nama Pemerintah Daerah.

Begitu pula dengan Rotasi Mutasi Pegawai ASN yang konon katanya akan dilakukan pula dalam waktu dekat ini oleh Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi, bila itu benar dilaksanakan’ tentunya atas nama Pemerintah Daerah.

“Tetapi menurut pandangan saya, kalau benar  Bupati melakukan Rotasi Mutasi lagi dalam waktu dekat ini, akan menurunkan wibawa Pemda Kabupaten Bekasi baik itu di kalangan internal (Pemda) maupun kalangan eksternal (Publik). Kenapa pemerintah daerah begitu instan dan mudahnya dalam mengambil kebijakan dan keputusan rotasi mutasi, seharusnya Bupati lebih mempertimbangkan dan mengedepankan yang menjadi kepentingan umum demi berjalannya program-program pembangunan daerah dan terciptanya Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang kondusif yang bebas dari syarat kepentingan,” tegasnya.

Disisi lain PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan merasakan dampak langsung ketidakpastian (galau) akibat dari para pemangku kebijakan daerah itu sendiri yang tidak taat dan patuh dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang rotasi mutasi ASN.

Kalau kebijakan dan keputusan seperti itu terus dijalankan akan berimplikasi buruk bagi kinerja PNS, dan masyarakat juga akan menjadi korban karena pelayanan masyarakat akan terganggu.

“Hal demikian tentu tidak boleh terjadi, sebab PNS sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di Kabupaten Bekasi dalam bekerja hanya untuk mengabdi dan memberi pelayanan kepada masyarakat bukan untuk dijadikan “boneka permainan” demi memenuhi “hasrat kepentingan tertentu atau politik balas dendam”,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kamis, 05/01/2017, Plt. Bupati Bekasi, Rohim Mintareja melkaukan mutasi dan rotasi lebih dari 1000 orang ASN. Dari data yang dikeluarkan badan kepegawaian daerah (BKD) terdiri dari 40 orang Pejabat Pimpinan Pratama, 221 orang Pejabat Administrator dan 823 orang Pejabat Pengawasan.