Komisi B Setujui Trans Patriot Sebagai Transportasi Publik, Bukan Bajaj

Bajaj beropersi di Kota Bekasi
Bajaj beropersi di Kota Bekasi

BEKASI – Ketua Komisi B DPRD Kota Bekasi, Tharmin Usman menyetujui program Dinas Perhubungan (Dishub) pada tahun 2017, atas pengadaan trans patriot.

Pasalnya, kehadiran trans patriot akan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Bekasi, jika dibandingkan Bajaj.

“Kota Bekasi sedang menuju Kota Smart City, oleh itu kita butuh transportasi publik yang massal. Kalau Bajaj itu kan bukan kategori transportasi publik yang massal. Kita mendukung dengan adanya trans patriot pada tahun 2017,” katanya.

Hadirnya Bajaj kata Thamrin, justru tidak memberikan solusi terhadap penguraian macet. 1.200 unit Bajaj di Kota Bekasi yang direncanakan oleh Dishub sebagai angkutan lingkungan dianggapnya tidak akan mendukung program Smart City.

“Dishub harus mengkaji ulang tentang Bajaj itu. Bajaj memang transportasi publik tetapi tidak massal. Kita harus menghitung berapa jumlah penduduk kota bekasi yang menggunakan angkot, ojek dan kendaraan pribadi. Jika 1.200 Bajaj itu di hadirkan di Kota Bekasi, yang ada tidak akan mengurangi kemacetan kedepannya,” ujarnya.

Thamrin meminta Dishub lebih objektif dalam mengambil langkah-langkah terhadap penyelesaian kemacetan di Kota Bekasi. Aeromovel, LRT, dan Trans Patriot adalah transportasi publik massal yang mampu menjawab kemacetan di Kota Bekasi.

“Mungkin saat ini Bajaj masih bisa diatasi, cuma kan kita menghitung untuk 10 tahun kedepannya, otomatis jika jumlah penduduk Kota Bekasi bertambah, kebutuhan akan transportasi publik itu akan meningkat. Apalagi volume jalan Kota Bekasi juga tidak bertambah,” pungkasnya.

Saat ini saja, ketika masih dalam tahap uji coba Bajaj sudah keluar jalurnya.

“Katanya hanya di lingkungan perumahan. Tidak mungkin kan jika ada penumpang yang mau ke pasar proyek dari Bekasi Jaya, hanya di turunkan di tengah jalan, lantaran tidak bisa keluar dari jalurnya,” tambah Thamrin.