Komisi B Sorot Penyerapan Anggaran Disbangkim Kota Bekasi

Gedung DPRD Kota Bekasi
Gedung DPRD Kota Bekasi

BEKASI – Dinas Pembangunan dan Pemukiman (Disbangkim) Kota Bekasi, Siang kemarin di panggil oleh Komisi B DPRD Kota Bekasi.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bekasi, Maryadi menjelaskan, rapat tersebut bukan hanya membahas tentang persoalan perubahan kelembagaan ini, tetapi juga mengevaluasi hasil penyerapan yang ada di Disbangkim pada 2016.

Kata Politisi Golkar itu, Disbangkim pada tahun 2016 ini, secara fisik Disbangkim sudah mencapai 52 persen dalam pembangunan.

Namun, secara finansial, Disbangkim belum bisa mencapai 50 persen, yakni 21 persen penyerapan anggarannya.

“Kita Evaluasi penyerapan yang ada di Disbangkim, ya secara fisik sudah 52 persen, tetapi secara finansial, anggaran baru terserap 21 persen, karena memang banyak tagih-tagihan yang belum masuk,” ujar Maryadi.

Selain itu, pembahasan dalam rapat juga menyinggung persoalan tentang rancangan pembangunan perumahan antara Disbangkim dan Dinas Bina Marga dan Tata Air, yang berubah menjadi Dinas tipe B, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

“Karena ada perubahan kelembagaan ini, nanti Disbangkim akan lebih banyak kepada program pembangunan perumahan pemukiman kumuh, pastinya kalau program perumahan pemukiman kumuh itu kan nantinya ada perbaikan sanitasinya, makanya kami panggil agar tidak berbenturan (double anggaran) dengan Dinas Binamarga dan Tata Air,” paparnya.

Program-program yang telah di susun oleh para SKPD setelah adanya perubahan kelembagaan ini, di tarik kembali dan di perbarui, guna mencegah adanya double anggaran dengan dinas yang lain.

“Jadi berkanaan dengan PP 18, bahwa kita harus punya urusan pemerintah dan struktur itu, makanya untuk tidak terjadinya anggaran yang double, harus di selaraskan. Makanya kemarin kan Walikota kembali menarik KUA-PPAS itu. Oleh itu kemarin ada dua perda yang kita paripurnakan, karena perintah dari PP 18 tersebut, sehingga penyelesaraan sesuai dengan RPJMD dan nomenklatur yang ada,” terang Maryadi menjelaskan.

Kata Maryadi, DPRD juga belum menerima draft KUA-PPAS pada Anggaran Perubahan 2016 ini, “Kita belum membahsanya, karena kalau melihat Silpa tahun kemarin itu ada 756 Miliar, tetapi kalau kita lebih lihat kan ada multiyears, seperti pembangunan Rumah Sakit Paru Kota Bekasi, kemudia polder air, dan dalam hal ini DPRD belum menerima draft KUA-PPAS perubahan,” tutupnya.

Pemanggilan itu dikatakan Kepala Disbangkim, Dadang Ginanjar, adalah bentuk evaluasi program-program Disbangkim yang telah berjalan pada tahun 2016 ini, diantaranya adalah Pembangunan Stadion Chandrabhaga, yang di miliki Kota Bekasi.

“Kita hanya evaluasi program-program yang sedang berjalan di Disbangkim, sebagai contoh pembangunan stadion itu, apakah sudah selesai atau belum, itu saja,” ungkap Dadang, usai rapat di Ruang Komisi B, Kamis (1/9).

Menurutnya, dengan adanya perubahan kelembagaan yang telah di paripurnakan kemarin, program yang telah di rancang oleh Disbangkim untuk tahun 2017 tidak akan terkendala. Hanya saja, perubahan yang di sesuaikan oleh nomenklatur yang ada.

“Itu kan sudah masuk di program kerja kami Disbangkim, kalau pun nanti ada perubahan nomenklatur kan, nanti itu mengikuti. Yang penting sudah masuk di pembahasan KUA-PPAS, tinggal nanti menyesuaikan dengan rumpun-rumpun yang ada,” tandasnya.

Ia juga tidak pusing terkait adanya perubahan bidang yang ada di Disbangkim. Pasalnya, Disbangkim pada perubahan kelembagaan ini akan beralih fungsi menjadi Dinas Tipe B, yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

“Siapa pun yang melaksanakan kan bukan masalah buat saya. Yang penting saya sudah menyajikan program kerjanya. Program kerja itu mau di terapkan dimana saja, silahkan,” kata Dadang.