27 Pemda Jabar Tandatangani Serah Terima P2D

Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu turut menandatangani berita acara serah terima P2D  di Gedung Sate Bandung, Kamis (29/9/2016)
Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu turut menandatangani berita acara serah terima P2D di Gedung Sate Bandung, Kamis (29/9/2016)
BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyaksikan dan ikut menandatangani berita acara serah terima Personil, Sarana, Prasarana dan Dokumen (P2D) bersama 27 Kepala Daerah Se-Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Kamis, (29/9/2016).

Dalam kesempatan itu, dari 27 kepala daerah yang hadir, Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu turut menandatangani berita acara serah terima P2D bersama Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Didik Istiyanta, dan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi M Dian.

Wagub Jabar Deddy Mizwar dalam sambutannya mengatakan penyerahan P2D ini merupakan implementasi amanat UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Sebagaimana diketahui dalam pengalihan kewenangan ini, lanjut dia ada sejumlah kewenangan yang selama ini ditangani Pemerintah Kabupaten/Kota akan dialihkan ke Provinsi Jawa Barat.

Diantaranya mengenai pengalihan urusan daerah meliputi urusan pendidikan, perhubungan, kehutanan, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan serta urusan energi dan sumber daya mineral.

“Kita harap penerapan urusan daerah lebih baik dan berdampak pada peningkatan pelayanan dan penerapan prinsip demokrasi,” kata Deddy Mizwar di depan kepala daerah atau perwakilan 27 kabupaten/kota Jawa Barat.

Sejalan dengan amanat UU lanjut dia telah dilakukan bersama penandatanganan berita acara personil sarana dan prasarana yang mana Pemprov Jabar akan menerima sebanyak 28.282 orang aparatur yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Kemudian, sarana sebanyak 9.914.544 unit dengan nilai Rp. 5.169. 327. 579. 241 dan telah diserahterimakan dokumen sebanyak 971 boks arsip.

“Apabila ada ketidaklengkapan data personil P2D akan diklarifikasi, vasidasi dan rekonsiliasi data setelah koordinasi dengan masing-masing kota kabupaten,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan tenggat waktu hingga Desember 2016 kepada jajaran Pemerintah Daerah untuk kembali melakukan evaluasi atas kelengkapan P2D.

“Agar tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota,” pungkasnya. (goeng)