Wakil Ketua DPRD: “Dinas yang Digabung Otomatis jadi Gemuk Anggaran”

CIKARANG – Menggabungkan dinas ‘serumpun’ merupakan salah satu strategi perampingan organisasi perangkat daerah. Namun, di Kabupaten Bekasi, perampingan justru menambah jumlah dinas baru.

Berdasarkan rancangan penataan, jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menelurkan dinas baru lebih banyak daripada dinas yang menggabungkan diri.

“Rancangan ini disusun berdasarkan skor dari hasil validasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian-kementerian yang membidangi,” ujar Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bekasi Cucu Sri Hartini.

Menurut Cucu, rancangan penataan ini harus melalui persetujuan legislatif melalui pengajuan rancangan peraturan daerah.

Dalam rancangan penataan tersebut, terdapat lima OPD yang digabung menjadi tiga. Namun begitu, terdapat juga empat OPD yang dipecah menjadi delapan kedinasan baru. Jumlah dinas/badan pun membengkak dari 30 menjadi 32 dinas/badan.

Dinas yang menggabungkan diri yakni Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta Dinas Bangunan.

Ketiganya digabung menjadi dua, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Kemudian Badan Pengendalian Lingkungan digabung bersama Dinas Kebersihan dan Pertamanan, menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Sedangkan dinas yang dipecah di antaranya, Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga, menjadi Dinas Pariwisata serta Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

Kemudian Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dibagi dua, menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipecah, menjadi Dinas Perindustrian serta Dinas Perdagangan. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Diungkapkan Cucu, perampingan OPD sudah sejak beberapa waktu lalu diinstruksikan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah kemudian diminta mengisi seluruh data OPD untuk menentukan skor dan tipologi OPD.

“Jadi seluruh OPD diminta memberikan sejumlah data yang diminta, kemudian di-input melalui sistem di pusat. Data tersebut kemudian divalidasi mulai dari provinsi lalu ke Pusat dan Kementerian terkait. Jadi misalnya sektor yang berkaitan dengan pendidikan divalidasi oleh Kementerian Pendidikan, begitu juga perindustrian, kesehatan, kemudian seterusnya,” kata dia.

Dari hasil validasi, sebanyak 20 OPD tergolong tipe A, kemudian 11 OPD tipe B serta satu OPD masuk dalam kategori C. Menurut Cucu, tipologi tersebut yang menjadi pertimbangan penggabungan atau pembentukan OPD baru.

“Untuk tipe A itu diperbolehkan memiliki maksimal empat bidang, sedangkan B itu tiga bidang dan C itu dua. Jadi untuk yang B atau bisa digabung, dan A pun dapat dipecah, jadi tipenya turun jadi B. Seperti Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, karena kan uang yang dikelola banyak jadi dipecah menjadi Dinas Keuangan dan Dinas Aset. Tipenya dari A berubah jadi B,” kata dia.

Meski rancangan penataan OPD telah tersusun, namun belum tentu seluruhnya disetujui. Cucu mengatakan, penyesuaian OPD baru ini sudah diajukan melalui Raperda kepada Dewan.

“Nanti dibahas di Dewan. Dalam minggu ini kami juga sudah dijadwalkan bertemu Badan Legislatif,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti mengatakan, perampingan OPD harus sesuai dengan tujuan awal yakni efisiensi anggaran dan optimalisasi kinerja.

Untuk itu, selain fokus pada pembentukkan OPD, Dewan juga menekankan pada pegawai yang akan ditempatkan.

“Karena misalnya Dinas PU, itu pasti anggarannya besar karena infrastruktur semuanya disitu, anggarannya bisa Rp 1 triliun lebih. Maka harus benar siapa nantinya yang akan ditempatkan disitu. Jangan sampai perampingan menjadi penggemukkan. Karena Dinas yang digabung otomatis jadi gemuk,” kata dia.

Diungkapkan Jejen, Raperda OPD sudah diterima dan tengah dibahas di Banleg. Dia mengatakan, penyusunan raperda ini akan dibahas lebih fokus karena akan digunakan sebagai landasan pada APBD 2017.

“Setelah dari Banleg nanti disusun Pansusnya. Karena sesuai target, APBD 2017 harus dengan susunan OPD baru,” kata dia