DPRD Bekasi Beri Penjelasan Program Raperda pada 2 Daerah

DPRD Kota Bekasi menerima kunjungan kerja dari DPRD Pekanbaru dan DPRD Kabupaten Purwakarta
DPRD Kota Bekasi menerima kunjungan kerja dari DPRD Pekanbaru dan DPRD Kabupaten Purwakarta

BEKASI – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Yayasan Sulthan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah berkunjung ke DPRD Kota Bekasi provinsi Jawa Barat, Kamis 4 Agustus 2016.

Saat sampai di gedung legislatif Kota Bekasi, dalam waktu bersamaan juga berkunjung ke tempat tersebut DPRD Kabupaten Purwakarta. Dalam pertemuan ini diharap bisa semakin matang pembahasan karena terdapat tiga DPRD yang saling bertukar pikiran.

Ketua Pansus Yayasan Hj Masni Ernawati dalam pertemuan itu mengutarakan maksud kunjungan tersebut, yakni untuk memperdalam referensi terkait Ranperda yayasan yang akan menaungi sekolah tinggi teknologi yang dibangun oleh Pemko Pekanbaru.

Rombongan Pansus DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Kabupaten Purwakarta disambut oleh anggota Komisi B yang membidangi pembangunan, Syafril, anggota Komisi D membidangi Pendidikan, Heri Purnomo dari Fraksi PKS, dan Kasubag Risalah Persidangan Musinah.

Karena agenda rapat tidak ada, maka memang hari ini anggota dewan Kota Bekasi tidak berkantor.

“Ini instruksi dari ketua. Jika tidak ada agenda rapat, maka kami diminta untuk turun ke masyarakat. Ini semua dilakukan kita harus memperhatikan masyarakat,” ujar politisi PAN ini kepada rombongan.

Diperkenalkan Syafril dalam kesempatan itu, bahwa DPRD Kota Bekasi memiliki 50 kursi, dipimpin PDIP yang memiliki 12 kursi. DPRD Kota Bekasi sedang mengawasi adanya beberapa pembangunan yang ada di Kota Bekasi saat ini.

Ketua Pansus Yayasan, Masni Ernawati meminta kepada anggota DPRD Kota Bekasi untuk datang langsung ke Kota Pekanbaru untuk melihat  pembangunan kota yang sangat pesat saat ini.

Anggota Komisi D Kota Bekasi yang membidangi pendidikan, Heri Purnomo, menjelaskan bahwa untuk yayasan di Bekasi belum ada Perda, namun mengacu kepada Undang-undang nomor 16 tahun 2001.

“Belum ada perda Yayasan di Kota Bekasi, hanya mengacu pada UU,” jelasnya kepada rombongan Pansus.

Anggota Pansus H Darnil dalam pertemuan menyampaikan, pihaknya masih galau untuk pembahasan Ranperda Yayasan, terlebih dalam segi pendanaan, karena sedianya pendanaan hanya mengharapkan kucuran APBD.

“Bagaimana caranya dana yang dikucurkan kepada yayasan politeknik. Karena kami bangun SMK, hasil review MK kita menang tahu kabarnya dikembalikan ke kabupaten/kota untuk pengelolaan, namun kan masih belum ada kepastian,” paparnya.

Menjawab ini, Heri Purnomo kepada anggota Pansus menjelaskan, bahwa di Bekasi memang ada yayasan namun sifatnya sosial dan mendapatkan kucuran APBD dengan syarat memiliki badan hukum.

“Bekasi ini belum ada perguruan tinggi negeri. Padahal 43 ribu lulusan SMA setiap tahun. Kami Komisi D masih bahas pembuatan PTN, kini masih menyediakan lahan 10 hektare, namun kondisi Bekasi padat, mau tak mau dengan PTS,” ujar Heri.

“Kami di Bekasi Yayasan sifatnya yayasan sosial dan sekolah. Jika mereka harus berbadan hukum beroperasi minimal 3 tahun baru dapat dana hibah,” lanjutnya.

Kemudian persoalan aset, dijelaskan Heri, bahwa mengenai aset pemerintah di Bekasi jika hendak dihibahkan ke swasta maka harus melalui persetujuan anggota dewan.

“Tanah fasum dan fasos developer kalau tidak diserahkan ke pemda bisa berubah komersil. Makanya harus diserahkan secara resmi. Aset pemda tidak bisa dialihkan kecuali melalui paripurna dan disetujui dewan. Kemudian yayasan agar jangan fiktif, perlu rekomendasi RT/RW dan sebagainya,” jelasnya.

Pansus puas dengan hasil pertemuan itu. Pansus akan membahasnya di Pekanbaru untuk kajian lebih mendalam lagi agar niat untuk mendirikan sarana pendidikan tidak menyalahi aturan. Acara ditutup dengan bertukar cidera mata dan makan bersama yang sudah dijamu oleh DPRD Bekasi.