Komisi III Desak Dinas Perhubungan Tutup Ratusan U-Turn di Kabupaten Bekasi

H.Kardin Ketua komisi III DPRD Kabupaten-Bekasi
H.Kardin Ketua komisi III DPRD Kabupaten-Bekasi

CIKARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi meminta Dinas Perhubungan (Dishub) agar tetap menutup ratusan putaran balik arah (u-turn) jalan yang ada dijalan utama provinsi mulai dari Kecamatan Tambun hingga Kedungwaringin karena jumlahnya mencapai ratusan u-turn jalan yang diduga ilegal.

Hal itu dilakukan karena putaran jalan itu sangat berpotensi menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas disetiap harinya.

Ketua Komisi III DPRD, Kardin mengatakan selama arus mudik hingga arus balik lebaran tahun 2016, semua u-turn jalan ditutup sehingga para pengendara terlihat lebih tertib karena berputar arah hanya pada tempat-tempat yang sudah ditentukan.

“Pasca mudik Seharusnya putaran balik u- turn  jalan yang tidak berizin, tetap ditutup saja dengan barrier (alat penutup jalan) sehingga tidak menyebabkan kemacetan,”ujarnya kepada wartawan.

ilustrasi
ilustrasi

Ditambahkanya pihaknya mengaku sudah beberapa kali mempertanyakan kepada dishub terkait banyaknya putaran balik u-turn  yang ilegal.

Namun kata dia penjelasan dari pihak Dishub bahwa maraknya pembuatan median jalan di jalan-jalan utama itu diduga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta mulai pengusaha Stasiun Penjualan Bahan Bakar Umum (SPBU) dan perusahaan lainya yang ada disepanjang jalan utama tersebut yang bertujuan agar mempermudah oprasional kendaraannya.

“Kalau masalah izin ,itu sudah kami tanyakan kepada dishub dan pemberian izin pembuatan median jalan itu kewenangan pemerintah pusat,” katanya.

Dalam hal ini kata dia Dishub harus bisa pandai merekayasa lalin artinya bisa melihat mana median jalan yang urgent mana yang tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat.

Artinya jika ada median jalan yang jelas tak berizin namun sangat membahayakan segera saja dilakukan penutupan secara permanen, namun jika median jalan itu memang saat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, keberadaanya seperti Rumah Sakit (RS) dan sebagainya seyogyanya dibuatkan barrier yang bisa dibuka tutup.

“Kalau memang median jalan itu untuk kepentingan masyarakat,dishub bisa memberikan barrier sistem buka tutup,” paparnya.

Masih ia pihaknya berharap dishub Kabupaten bekasi juga harus intens melakukan kordinasi kepada semua pihak, terkait banyaknya median jalan yang di duga ilegal.

Mulai dari pihak kepolisian dan Kementrian Pekerjaan Umum (PU) sehingga ke depan jika ada oknum atau perusahaan yang membongkar median jalan tampa izin bisa diberikan sanksi sesuai aturan karena hal itu juga termasuk pengrusakan aset negara.