Penghapusan Perda Bermasalah, Pemprov Jabar Tunggu Rincian dari Pemerintah Pusat

Keputusan-Penghapusan-Perda-oleh-Pemerintah-Pusat

BANDUNG – Gubernur Jawa Bawa Barat Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum bersikap dan mengantisipasi terkait kebijakan Pemerintah Pusat menghapus 3.143 Peraturan Daerah.

Menurutnya, rincian Perda yang dihapus oleh pusat belum diterima. Perda yang dihapus itu, yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, perda yang memperpanjang jalur birokrasi, yang menghambat perizinan investasi serta kemudahan usaha dan perda yang bertentangan dengan undang-undang.

“Kita belum terima, rinciannya apa dan berapa jumlahnya. Yang harus kita sikapi dan antisipasi harus bagaimana,” kata Aher di Gedung Pakuan Kota Bandung, Sabtu (18/6/2016).

Aher mencontohkan, dalam sektor perizinan investasi serta kemudahan usaha hingga saat ini, berjalan stabil tidak ada hambatan tertentu baik dari kebijakan dan perizinan.

“Selama ini, tidak merasa ada hambatan. Kalau merasa ada, mohon segera para pengusaha datang ke kita melaporkan,” katanya.

Perda yang dihapus oleh pusat, hampir keseluruhan merupakan produk dari Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, contohnya adalah keputusan Bupati Cianjur yang mewajibkan PNS Muslimah menggunakan Jilbab. Menurutnya, ada sedikit kehawatiran diskriminasinya di bagian mana?.

“Yang ada adalah Perda Diskriminasi, yaitu keputusan Bupati, Iya (kebanyakan Kabupaten Kota). Di lapangan perlu dikaji. Contohnya keputusan Bupati Cianjur,” terangnya.(fjc)