Fraksi Golkar Kritisi SPJ Luar Kota hanya Rp 300 Ribu

BEKASI – Kecilnya nilai angka SPJ setiap anggota DPRD Kota Bekasi ketika melakukan lawatan kunjungan kerja ke daerah lain dinilai tidak berimbang bila dibandingkan dengan PAD maupun APBD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Anggota Fraksi Golkar, Dariyanto menyayangkan bila pemangku kebijakan menetapkan nilai SPJ anggota dewan untuk perjalanan dinas tanpa didasari rasionalitas kebutuhan.

Bahkan nilainya yang relatif kecil mengakibatkan kejenuhan untuk mengikuti kunjungan kerja. Hal tersebut tentunya bisa berimplikasi pada kinerja anggota dewan itu sendiri.

“Kota Bekasi bisa disebut paling kecil nilai SPJ anggota dewannya bila berbanding dengan APBD yang ada. Ini tentunya menghilangkan gairah kami yang mengikuti perjalanan dinas,” ujar Dariyanto pada wartawan baru-baru ini.

Perubahan SPJ, diakuinya terjadi setelah terbit Permendagri nomor 77 tahun 2014 tentang Penyusunan APBD Tahun 2015. Sejak itu kata Dariyanto, nilai SPJ mengalami penurunan tang drastis.

Namun dikatakannya, kebijakan yang diterapkan di Kota Bekasi melampaui batas rasional. Sebab di daerah lain seperti Kabupaten Mojokerto, setiap anggota DPRD yang berkunjung dibekali SPJ sebesar Rp 1,2 juta perharinya, sementara anggota DPRD Kota Bekasi hanya Rp 300 ribu perhari.

“APBD Kabupaten Mojokerto tidak mencapai Rp 2 triliun, tetapi SPJ anggota DPRD nya sesuai. Kenapa Kota Bekasi yang jauh lebih tinggi APBD nya hanya memberikan SPJ Rp 300 ribu,” terangnya.

Ia berharap alokasi dana SPJ harus berdasarkan ketentuan standar perjalanan dinas anggota dewan secara rasional. Mengenai adanya Permendagri menurutnya tidak berlaku surut, melainkan nilai SPJ disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah.

“Jika Mojokerto saja bisa, kenapa kita tidak,” tegasnya.

Dia melanjutkan, Fraksi Golkar sudah melakukan komunikasi dengan Walikota mengenai besaran nilai SPJ yang diterima anggota dewan. Hasilnya adalah mendapat sinyal positif untuk dinaikan.

Selain itu, ia juga mengaku telah menyampaikan jumlah kunjungan kerja pada tahun 2016 ini yang hanya dilakukan sekali kunjungan.

Menurutnya, setiap AKD perlu melakukan studi banding ke beberapa daerah untuk mengkomparasi hal yang akan menjadi bahasan, sehingga ada perbandingan antara daerah satu dengan yang lainnya.

“Tahun ini setiap AKD hanya melakukan satu kali kunjungan kerja. Entah ini kebijakan siapa, yang jelas Walikota tidak menghendaki hal tersebut,” tandasnya.