Komisi 1 Minta Pemkab Bekasi Tegas Jika Perda Pariwisata Disahkan

CIKARANG – Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saeful Rohman membeberkan sejumlah point dari 31 point draft Raperda Pariwisata, yakni adanya pengaturan pemandu lagu (PL), jam operasional, zona THM, dan sistem keamanan serta keselamatan.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saeful Rohman
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saeful Rohman

PL yang biasa di dominas wanita, nantinya kata Aef akan dilakukan registrasi di Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bekasi.

“Dalam draft Raperda Pariwsata, PL-PL ini ada aturannya juga. Mereka akan didata di Dinas terkait. Disparbudpora yang melakukan register PL-PL tersebut,” kata Aep.

Secara teknis politis PDIP ini menyebutkan, PL yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) karoke dan lifemusik lainnya wajib terdaftar di Pemda (Disparbudpora).

Pendataaan PL yang dilakukan Pemerintah Daerah tersebut untuk meminimalisir liarnya tempat karoke, yang akrab dengan kriminal dan maksiat, serta menghindari pejualan/perdagangan manusia (human trafiking).

“Wanita yamg menjadi pemandu lagu atau PL…, identitasnya terdaftar, teregiter di dinas. Dalam registernya, PL ini akan difoto untuk mendapatkan identitas berupa ID Card. Jadi PL karoke di Kabupaten Bekasi yang selama bekerja wajib memakai ID card, itu upaya agar menertibkan THM dan aktifitasnya juga menghindari adanya pekerja dibawah umur termasuk perdagangan manusia. Itu point revisi Perda Pariwisata,” terang pria asli Cikarang ini.

Selain register PL, dalam draft Raperda Parwisata terdapat aturan lokasi yang menggunakan zonasi, serta aturan jam operasional THM.

salahsatu lokasi THM di kawasan Lippo, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi
salahsatu lokasi THM di kawasan Lippo, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi

“Untuk THM seperti karoke, pub, bar dan diskotik, ada zona tersendiri seperti di Lippo Cikarang, Jababeka, dan MM2100, jam operasionalnya juga jelas akan dibatasi. Sebenarnya, ini bukan melegalkan kemaksiatan. Tapi pemerintah daerahnya dan regulasinya belum ada. Yang jelas, THM itu tidak diperbolehkan ada di perkampungan,” tegasnya.

Aep juga menyebutkan dalam Raperda Parwisata diatur keamanan untuk wisatawan di lokasi THM, maka di tempat tersebut diwajibkan memiliki lorong evakuasi atau pintu darurat beserta alat pemadam api ringan (Apar).

Sebagai anggota DPRD, dia meminta Pemkab Bekasi bisa konsisten dan berkomitmen menjalankan payung hukum Raperda ini setelah nantinya disahkan menjadi Perda.

“Pemkab Bekasi harus tegas, konsisten dan berkomitmen, jika ini sudah disahkan menjadi Perda. Kami akan terus menjalankan pengawasan sesuai tupoksi sebagai DPRD,” tegasnya. (Adv)