Ini isi Revisi Raperda Pariwisata yang Diusulkan Ormas Islam

CIKARANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris menyatakan, pertemuan lanjutan bersama Ormas Islam beberapa waktu lalu membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pariwista dengan masukkan-masukkan dari para Ormas Islam dan juga aktivis Islam.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah (Fukhis) dan Front Pembela Islam Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu mengusulkan penambahan satu bab dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pariwisata
Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah (Fukhis) dan Front Pembela Islam Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu mengusulkan penambahan satu bab dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pariwisata

“Nah di situ ada bab tambahan baru terkait kategori tempat maksiat. Jadi ada kategori tempat maksiat, itu termasuk pada bab yang dilarang,” katanya.

Dituturkan dia, selama ini banyak Restoran yang ada di Kabupaten Bekasi beralihfungsi menjadi cafe dan juga tempat prostitusi, padahal izin yang dibuat hanya untuk Restoran saja tidak untuk tempat hiburan karaoke ataupun cafe yang menjual minuman keras.

“Intinya masukkan-masukkan dari para Ormas Islam itu sangat positif, dan kami sebagai wakil rakyat akan membahasnya kembali yang menjadi usulan ormas islam” ucap dia.

Setiap usulan akan ada perubahan dan juga penambahan sesuai yang disepakati oleh semua pihak. Sehingga Raperda ini bisa berjalan dengan maksimal tidak ada yang dirugikan dalam Perda pariwisata nantinya.

“Perda itu kan produk untuk regulasi, makanya semua stack holder juga dilibatkan, seperti sekarang ini ormas islam dan tokoh agama dan masyarakat juga perlu dilibatkan juga supaya ada kesepakatan dalam pembahasannya,” katanya.

Dia menambahkan, selain ormas Islam, Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) juga akan dilibatkan karena mereka juga nantinya akan mensosialisasikan Perda Pariwisata ini, sekaligus membahas tempat hiburan dan prostitusi yang ada didesa.

“Hiburan dan prostitusi juga ada di desa, makanya FBPD juga dilibatkan, begitu juga Apdesi yang mewakili kepala desa juga diikut sertakan dalam pembahasan, supaya Raperda ini juga tidak ada pertentangan lagi karena ada kesepakatan,” jelasnya.

Sekedar diketahui, Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah (Fukhis) dan Front Pembela Islam Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu mengusulkan penambahan satu bab dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pariwisata.