Bahas Raperda Pariwisata, PHRI banyak Usulan, Pengelola THM banyak Diam

CIKARANG – Sekertaris PHRI Kabupaten Bekasi meminta agar beberapa pasal dalam Raperda Pariwisata bisa dihapus.

Rapat bersama Pansus Raperda Pariwisata dan pengelola THM serta PHRI
Rapat bersama Pansus Raperda Pariwisata dan pengelola THM serta PHRI

Diantaranya, jam operasional, ijin TDUP yang berada dalam satu atap, dalam UU Pariwisata TDUP diatur setiap 3 tahun sekali bukan 1 tahun sekali.

“Termasuk point yang menjelaskan mengenai jam operasional,waktu libur, dan TDUP,” jelasnya dalam penjelasannya pada Pansus Raperda Pariwisata, Selasa, (10/11/2015).

Anggota Pansus Raperda Pariwisata, Abdul Kholik dalam paparannya menyatakan, pembahasan Perda ini merupakan beban berat. Namun demikian, konsekuensi dan komitmen dalam Raperda ini akan terus dibahas.

“Jadi harus diketahui, kontribusi dari pajak THM tidak seberapa. Kalaupun ditiadakan tidak masalah buat kami. Namun kami tidak menginginkan demikian. Makanya kami membutuhkan pikiran dan masukan dalam Raperda Pariwisata ini,” jelas politisi PKB ini.

Dalam mengatur daerah kata Abdul Kholik, diatur dalam UU Otonomi Daerah. Dirinya mengaku sudah membedah peraturan menteri termasuk terkait kepariwisataan.

“Peraturan menteri tidak mengatur jam operasional tempat hiburan malam. Itu yang mengatur daerah soal jam operasional, karena Peraturan menteri tidak mengatur itu,” tegasnya.

Prinsip agamis kata anggota Pansus Raperda Pariwisata, Nyumarno, menjadi dasar lahirnya Perda Pariwisata ini.

“Ingat…, ini bukan Perda THM. Ini Perda Pariwisata. Kami mendapat masukan dari provinsi harus ada persoalan prinsip. Dalam visi dan misi Kabupaten Bekasi adanya kata Agamis menjadi prinsip kami adanya Perda Pariwisata,” ujar politisi PDIP ini.

Nyumarno menegaskan, masukan dan usulan dari PHRI bukan merupakan kesepakatan rapat bersama tersebut. Masukan itu akan dibahas kembali bersama dinas terkait dan stackholder lainnya.

“Ini bukan kesepakatan kita yah… Ini kan usulan dn masukan. Masukan dan usulan teman-teman semua akan dibahas lagi bersama dinas terkait,” paparnya.

Hingga berita ini diturunkan, rapat bersama antara Pansus Raperda Pariwisata dan pengelola THM serta PHRI masih berlangsung.