Paripurna DPRD Kota Bekasi Beberkan LHP BPK

Dalam LHP tersebut BPK menemukan 12 kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan pemerintah kota bekasi tahun 2014 dan menemukan 9 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan.
Dalam LHP tersebut BPK menemukan 12 kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan pemerintah kota bekasi tahun 2014 dan menemukan 9 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan.

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati perubahan tiga peraturan daerah (Perda) di dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Rabu, (8/9).

Tiga Perda yang disepakati bersama ini yakni Perda Kota Bekasi Nomor 11 tahun 2013 tentang perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2013-2018 dari hasil pembahasan Panitia Khusus 4 DPRD Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi.

Kedua, pengesahan Perda perubahan Nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan perubahan Perda Nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi daerah melalui hasil pembahasan badan legislasi.

Beberapa hasil persetujuan tersebut tertuang melalui Nota Kesepahaman yang ditandatangani Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi, Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu dan para pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua I DPRD H Edi, Wakil Ketua II Heri Purnomo dan Wakil Ketua III M Dian.

Selain pengesahan tiga buah perda ini juga, DPRD Kota Bekasi melalui Badan Anggaran menyampaikan rekomendasi mengenai LHP BPK Provinsi Jawa Barat terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi 2014.

Rapat Paripurna dilanjutkan mengenai penyampaian Laporan realisasi Keuangan Pemerintah Kota Bekasi oleh Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi.

Berdasarakan hasil pemeriksaan BPK-RI (Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia) perwakilan provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi tahun 2014 yang memperoleh predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Dalam LHP tersebut BPK menemukan 12 kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan pemerintah kota bekasi tahun 2014 dan menemukan 9 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan.

“Capaian opini WDP ini merupakan tantangan untuk terus meningkatkan kinerja dengan selalu berpedoman pada ketentuan pelaksanaan, sinstem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan serta sungguh sungguh melakukan perbaikan dan pembenahan pengelolaan keuangan dan aset daerah,” ucap Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi.

Ia pun menaruh harapan besar kepada seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan kinerja yang disertai upaya pengelolaan dan pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kita berharap agar target bersama yaitu laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi 2015 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terwujud dari BPK,” kata Rahmat Effendi.

“Dan kesepakatan bersama yang telah berjalan baik ini semoga menjadi momentum strategis membangun Kota Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan dalam norma yang telah ditetapkan dan juga dengan para anggota Dewan dapat terjalin kerjasama dengan baik, lancar dan harmonis.” tutup Rahmat Effendi. (Ndoet/goeng)