Kajari Cikarang: ‘dugaan TPK Kasat Pol PP siap disidangkan’

Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang, Mohammad Teguh Darmawan
Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang, Mohammad Teguh Darmawan

CIKARANG – Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang, Mohammad Teguh Darmawan, JUmat, (26/6/2015), menyebutkan berkas perkara tindak pidana korupsi (TPK) yang menjerat Kasat Pol PP Kabupaten Bekasi, dinyatakan sudah P21, dan siap di bawa ke pengadilan Tipikor Bandung.

“Kami sudah menerima dengan lengkap berkas perkara dari Polres, dan kami nyatakan sudah P21 berkas TPK pada Satpol PP Kabupaten Bekasi. Dan segera dilimpahkan ke PN Tipikor, Bandung,” kata Kajari Cikarang, Mohammad Teguh Darmawan saat preskon, Jumat, (26/6/2015).

Disinggung Teguh, tindak pidana yang dilakukan Kasat Pol PP Dikdik Jasmedi, bukan persoalan ada, atau tidaknya kegiatan fisik, di institusi penegak Perda tersebut. Namun, ada anggaran dalam APBD-P tahun 2013 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan adanya kerugian negara.

“Saya singgung sedikit, pada intinya bukan persoalan ada, atau tidaknya kegiatan fisik di Satpol PP. Tapi ada anggaran dalam APBDP tahun 2013 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga tersangka ini ditahan di Bulak Kapal selama 20 hari kedepan,” tegasnya.

Kajari Cikarang menegaskan, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomot 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1, dengan ancaman 20 tahun penjara.

Persoalan ini mencuat sejak Kasat Pol PP Ditetapkan sebagai tersangka pada November 2014 silam, dan langsung ditahan di Polresta Bekasi (Kabupaten).

Ketiga tersangka terancam ancaman 20 tahun penjara.
Ketiga tersangka terancam ancaman 20 tahun penjara.

Selain Kasat Pol PP, Dikdik Jasmedi Astra (JDA), penyidik polres juga menahan dua anak buahnya, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suherman, dan Bendahara Satpol PP Kabupaten Bekasi, Dedi Suryana.

Dalam penyelidikan, penyidik mendapatkan bukti ketiganya terbukti merugikan negara sebesar Rp 1,5 miliar dari alokasi anggaran pengamanan pemilihan gubernur Rp 8,8 miliar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2013 Kabupaten Bekasi.

Kasat Reskrim Polresta Bekasi, yang kala itu dipimpin oleh Kompol Wirdianto Hadicaksono menyebutkan, modus korupsi yang dilakukan ketiganya yakni dengan kesepakatan bersama memasukan suatu kegiatan yang tak sesuai dengan Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK. Selanjutnya mengajukan SPM GU (Ganti Uang) persedian sebanyak 27 kali.

Penyidik menyita arang bukti berkas beberapa item terkait SPM GU maupun berkas pendukung lainya. Selain itu, ada pula bukti setoran pengambalian uang ke kas negara maupun SK Bupati Bekasi tentang penunjukan penggunaan anggaran.