DPR Jangan Manfaatkan RAPBN Sebagai Ruang Transaksional Ekonomi-Politik

Gedung MPR DPR, Jakarta
Gedung MPR DPR, Jakarta

JAKARTA – Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi, dalam diskusi di Bakoel Koffi, Cikini, Jakarta, Minggu (28/6/2015), mengungkapkan, ada gejala perampokan secara sistematis anggaran rakyat untuk dana politik.

Dana politik tersebut, disinyalir untuk persiapan pertarungan politik jangka panjang baik di pilkada maupun Pemilu 2019.

“Ada upaya untuk menyedot dana politik dari APBN 2016, seperti ngototnya DPR memperjuangkan Dana Aspirasi hingga Rp 11,2 Triliun per/tahun dan upaya mengegolkan kembali dana bantuan keuangan parpol hingga Rp 10 Triliun per/tahun,” bebernya.

Peningkatan dana bantuan Parpol, belum efektif karena lebih efektif jika APBN digunakan untuk membiayai belanja publik terlebih dahulu, seperti pendidikan, kesehatan dan pangan. Apalagi, katanya defisit APBNP 2015 mencapai Rp 220 Triliun atau mendekati 1,9 persen.

“Bahkan APBN 2016 disinyalir mencapai defisit 2,2 persen yang akhirnya untuk menutupi kekurangan tersebut akan diambil dari dana utang luar negeri hampir Rp 150 Triliun. Jadi, jelas dana bantuan keuangan parpol belum mendesak dan dibutuhkan,” terang Apung.

Sementara Dana Aspirasi, tidak sesuai dengan arah pembangunan ekonomi antara pusat dan daerah. Dana Aspirasi, justru menyebabkan ketimpangan antara daerah.

“Dari sisi regulasi, Dana Aspirasi bertentangan dengan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Perencanaan Penganggaran, UU Otonomi Daerah, UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,” jelasnya.

Fitra menuntut DPR untuk obyektif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bukannya mengutamakan kepentingan sendiri dan parpol. Dia menantang DPR untuk membuat APBN Alternatif 2016 dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan rakyat Indonesia.

“APBN Alternatif 2016 ini bisa menjadi pembanding terhadap sistem perencanaan APBN versi pemerintah, yang juga masih celah politik anggaran menyimpang. DPR jangan hanya memanfaatkan RAPBN sebagai ruang transaksional ekonomi-politik,” imbuh Apung.