Tak Kuasai Data, Kepala Stasiun Bekasi Ajak “Ribut” Wartawan

Kepala Stasiun Bekasi, Rohman.
Kepala Stasiun Bekasi, Rohman.

BERITABEKASI.CO.ID, BEKASI UTARA – Sejumlah wartawan dibuat kecewa dengan jawaban nyeleneh yang disampaikan oleh Kepala Stasiun Bekasi, Rohman. Hal tersebut terjadi ketika sejumlah awak media termasuk beritabekasi.co.id sedang bertugas menggali informasi seputar kesiapan PT. KAI (Kereta Api Indonesia) dalam menyambut arus mudik dan balik pada hari raya Idul Fitri tahun ini.

Rohman, terlihat tidak mengetahui tentang data jumlah tiket online PT KAI untuk mudik lebaran tahun 2015 yang sudah dilakukan proses print out atau penukaran tiket di Stasiun Bekasi, malahan kepala stasiun ini mengarahkan agar awak media menanyakan langsung kepada humas PT KAI di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat.

“Tugas saya cuma masalah teknis doang mas, kalau masalah tiket mas tanya aja ke Cikini langsung,” ketus pria yang baru satu bulan menjadi Kepala Stasiun Bekasi ini, Senin (11/05/2015).

Tak hanya itu, Rohman juga sempat bersitegang dan menolak diwawancarai dengan alasan sedang rapat, kendati demikian akhirnya ia menyediakan waktu sekitar 5 menit saja untuk wawancara.

“Mas sebenarnya tahu atau pura-pura gak tahu sih terkait masalah ticketing dan jadwal pemberangkatan kereta api?,” jawab Rohman seperti tak senang ketika dirinya diwawancarai.

Lebih lanjut Rohman terlihat sangat gamang dalam menjawab pertanyaan pewarta tentang layanan publik di Stasiun Bekasi yang dipimpinnya. Bahkan, Rohman yang tidak menguasai data dan pembukuan proses ticketing online yang ditukarkan di Stasiun Bekasi ini malah mengajak segenap awak media yang sedang mewawancarainya berdebat.

“Saya mau ngomong, jadi situ jangan banding-bandingkan saya dengan Kepala Stasiun Bekasi yang lama ya,” ucap Rohman saat disinggung bahwa Kepala Stasiun Bekasi sebelumnya (Teguh Budiyono) sangat kooperatif dan komunikatif dengan insan media di Kota Bekasi.

Sangat disayangkan jika Stasiun Bekasi yang notabene sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik dipimpin oleh seseorang yang tertutup dan enggan memberikan informasi kepada khalayak umum. Hal tersebut bertentangan dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  yang mana secara umum mewajibkan kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. (ton)