Ini Dia Hasil Rapat Komisi A Terkait “Tragedi Apel Pakta Integritas”

Camat Pondok Melati Roro Yoewati didampingi oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata (kiri) dan Anggota Komisi A Winoto (kanan), menunjukkan surat pernyataan dari keluarga almarhumah.
Camat Pondok Melati Roro Yoewati didampingi oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata (kiri) dan Anggota Komisi A Winoto (kanan), menunjukkan surat pernyataan dari keluarga almarhumah.

BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Komisi A DPRD Kota Bekasi menggelar rapat bersama panitia Apel Akbar “Pakta Integritas” Pemkot Bekasi yang dihadiri oleh Asisten Daerah III, Kepala BKD Kota Bekasi, Camat Pondok Melati, Lurah Jatirahayu, Kabag TU dan Humas setda, Selasa (03/03/2015).

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi panitia pelaksana dengan adanya ‘insiden’ seorang PNS yang meninggal dunia setelah mengikuti apel akbar tersebut. “Kami sangat merespon apa yang menjadi perhatian, oleh karena itu kami selaku Komisi A langsung memanggil pihak terkait,” ujarnya kepada beritabekasi.co.id.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut lanjutnya, dapat disimpulkan bahwa isu terkait pelarangan PNS membawa makanan itu tidak benar, justru malah sebaliknya panitia melalui rapat dan pesan singkatnya, memerintahkan agar setiap SKPD menyiapkan konsumsi. Kemudian tambahnya, telah dipaparkan oleh panitia tentang antisipasi semua kemungkinan negatif dari acara apel akbar tersebut.

“Berdasarkan keterangan yang diperoleh, almarhumah Jamilah sudah dilarang untuk mengikuti apel akbar namun tetap bersikeras mengikutinya karena dia menganggap itu adalah bentuk loyalitas tugasnya sebagai aparatur,” ungkap politisi asal PKS ini.

Lebih lanjut Ariyanto mengatakan bahwa Komisi A DPRD Kota Bekasi yang membidangi pengawasan terhadap Aparatur pemerintah ini, menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya PNS bernama Jamilah. “Kami juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Bekasi yang sudah bertindak cepat untuk mengevakuasi dan menangani almarhumah bersama keluarganya hingga kini,” ucapnya lirih.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau agar pemberitaan tentang kematian almarhumah tidak dilanjutkan dan dibesar – besarkan, karena ini merupakan permintaan dari suami dan keluarga almarhumah. “Tadi saat rapat dibacakan surat pernyataan dari keluarga almarhumah, yang ditandatangani oleh suaminya,” terangnya.

Komisi A lanjut Ariyanto, akan meminta kepada Pemkot Bekasi agar menganugerahkan tanda kehormatan kepada almarhumah sebagai penghargaan atas dedikasi dan loyalitasnya yang tinggi sebagai aparatur. “Hingga akhir hayatnya almarhumah masih tetap loyal dalam menjalankan tugas, semoga peristiwa tersebut dapat dikenang oleh generasi selanjutnya dengan adanya tanda kehormatan dari Pemkot Bekasi,” pungkasnya. (wok/adv)