Komisi A Sangsi Dengan Validitas Data TPU Di Kota Bekasi

Rapat Komisi A bersama tiga SKPD Pemkot Bekasi dalam rangka evaluasi pengadaan lahan TPU, Senin (02/03/2015).
Rapat Komisi A bersama tiga SKPD Pemkot Bekasi dalam rangka evaluasi pengadaan lahan TPU, Senin (02/03/2015).

BERITABEKASI.CO.ID, BEKASI TIMUR – Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata mempertanyakan pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bekasi yang menurutnya belum transparan. Bahkan Komisi A sangsi terhadap validitas data lahan TPU yang saat ini ada di Kota Bekasi, maka dari itu pihaknya meminta klarifikasi data tersebut kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan.

Adapun SKPD tersebut adalah Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (DP3JU), Dinas Tata Kota (Distako), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), dan juga Kabag pertanahan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

“Karena hingga saat ini Pemkot Bekasi belum mempunyai master plan penataan TPU, padahal di Perwal 71 tahun 2013 lahan untuk TPU baik dari pengembang atau pemerintah, lahannya harus sudah siap bangun, jangan lahan yang belum siap bangun seperti lahan yang masih berbentuk persawahan,” ujarnya kepada beritabekasi.co.id selepas rapat, Senin (02/03/2015).

Lebih jauh Ariyanto menjelaskan, dari pertemuan tersebut terkuak bahwa data tersebut terbagi dalam tiga versi. Pertama data dari Distako yang berdasarkan site plan, kemudian data dari BPPT, dan terakhir data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD). Anehnya, dari ketiga data yang disodorkan tersebut diatas isinya saling berbeda satu sama lain tentang berapa banyak tanah yang sudah tersertifikatkan dan terdata dalam aset daerah. Bahkan yang direncanakan oleh Distako melalui site plan belum terlaksana semua di BPPT, ini berarti masih ada yang dalam proses dan masih ada yang berbentuk Surat Peletakan Hak (SPH).

“Maka dari itu, Komisi A DPRD Kota Bekasi mempertanyakan validitas data TPU yang ada di Kota Bekasi, karena ada dugaan pengembang di Kota Bekasi memberikan lahan TPU di tempat yang sama dengan pengembang lainnya dan itu membuat tumpang tindih, nah itu pasti ada oknum yang bermain dan kami akan selidiki,” ungkap politisi PKS ini.

Rencananya Komisi A DPRD Kota Bekasi juga akan memanggil para Camat di Kota Bekasi untuk mengkroscek sejauh mana data TPU di Kota Bekasi, karena pihak kecamatan sebagai pemberi SPH untuk lahan TPU di Kota Bekasi. (wok/adv)