Komisi C Harap Kontraktor Lokal Optimalkan BPR Syariah

BPRS Patriot Kota Bekasi
BPRS Patriot Kota Bekasi

BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi yakni Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Kota Bekasi sejak 2006 mengalami kredit macet sebesar Rp 4,57 Milyar. Namun kredit macet sebesar itu berangsur pulih setelah tampuk pimpinan BPRS Patriot beralih dari yang sebelumnya diduduki oleh Bukhori ke Syamsir T Alam.

Sejak menjabat Direktur pada 2012, Syamsir mampu merendahkan nilah kredit macet hingga sebesar Rp 1,7 Milyar dari Rp 4,57 Milyar.

Ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi Machrul Falak mengungkapkan berdasarkan laporan yang didapat pihaknya, bahwa dalam kurun waktu 2006 hingga 2011 BPRS Patriot mengalami kerugian hingga mencapai Rp 4,57 milyar.

“Tingginya angka kredit macet tersebut disebabkan oleh manajemen yang buruk, sehingga tidak mampu mengelola keuangan daerah dengan baik,” ungkapnya kepada beritabekasi.co.id, Selasa (24/02/2015).

Hal tersebut lanjut Machrul, yang menyebabkan Badan Pengawas mengambil langkah pergantian tampuk pimpinan. Ternyata keputusan tersebut dijawab dengan kondisi BPRS Patriot yang semakin membaik sejak dipimpin oleh mantan pegawai Bank Indonesia (BI) itu.

Bahkan, saat rapat bersama yang digelar antara Komisi C dan Direksi BPRS Patriot, Syamsir mengaku, mentargetkan seluruh kredit macet dapat teratasi pada 2015, dan pada 2016 optimis meningkatkan pendapatan hingga Rp 1 milyar.

“Pada saat ini, BPRS Patriot mengalami tren positif. Kredit macet dapat teratasi dari tahun ke tahun, bahkan pada 2016, direktur optimis meningkatkan pendapatan,” jelasnya.

Tren positif tersebut lanjutnya, merupakan kewajiban yang harus diwujudkan oleh pihak direksi. Dirinya pun meminta talenta dan kemampuannya dalam menjalankan bisnis di dunia perbankan dapat diimplementasikan pada BUMD milik Kota Bekasi ini.

Machrul pun berharap agar para kontraktor yang berkonsentrasi dalam proyek pemerintah mampu mengoptimalkan keberadaan BPRS Patriot. “Banyak teknik yang diterapkan oleh Syamsir dalam memperbaiki sistem BPRS Patriot. Bahkan dia berjanji akan meminta para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah dengan anggaran dibawah Rp 200 juta, agar meminjam modal ke BPRS Patriot. Hal itu pernah dilakukannya sewaktu di BPR Bangka Belitung,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Machrul mengungkapkan bahwa pihaknya belum bisa mengabulkan permintaan Syamsir yang meminta DPRD Kota Bekasi menyetujui penyertaan modal pada APBD Perubahan 2015 senilai Rp 2,5 milyar.

“Terkait permintaan penyertaan modal, Komisi C belum bisa memastikannya, lagipula kami harus mempelajari terlebih dahulu sistem keuangan yang ada pada BPRS Patriot selama beberapa tahun terakhir,” pungkasnya. (wok/adv)