DPRD Kota Bekasi Desak SKPD Tuntaskan Perizinan Mini Market Ilegal

Komisi A DPRD Kota Bekasi memanggil tiga SKPD yang berkaitan dengan perizinan minimarket.
Komisi A DPRD Kota Bekasi memanggil tiga SKPD yang berkaitan dengan perizinan minimarket.

BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Komisi A DPRD Kota Bekasi memanggil tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sekaligus untuk membahas polemik perizinan mini market seperti Indomaret, Alfamart dan Alfa Midi yang tidak kunjung selesai, di ruang rapat Komisi A DPRD Kota Bekasi.

Ketiga SKPD tersebut adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Bekasi dan terakhir Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi yang dinilai oleh Komisi A DPRD Kota Bekasi sebagai penanggungjawab penuh banyaknya mini market ilegal yang nekat beroperasi tanpa izin di Kota Bekasi, bahkan ada sebahagian mini market yang tetap memaksakan beroperasi walaupun sudah disegel oleh dinas terkait.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata mengatakan dalam rapat tersebut bahwa pihaknya sangat menginginkan upaya dan langkah konkrit dilakukan oleh semua SKPD terkait mini market tidak berizin di Kota Bekasi.

“Kita fokus kepada tiga mini market tak berizin yang dominan jumlahnya di Kota Bekasi, yakni Indomaret, Alfamart dan Alfa Midi. Kami inginkan tindakan dari SKPD terkait, apa saja yang sudah dilakukan?,” ujarnya ketika membuka rapat tersebut.

Lebih lanjut Ariyanto mengungkapkan bahwa pihaknya pada Senin mendatang (02/03/2015) akan mengundang PT Midi Utama Indonesia dan juga PT Indomarco untuk mengetahui langsung persoalan ruwetnya dunia perizinan di Kota Bekasi.

“Bagaimana mekanisme pengendalian perizinannya? Seharusnya mini market tersebut tidak boleh beroperasi jika belum lengkap perizinannya, dan Satpol PP harus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk segera menutup mini market ilegal tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Lilik Hariyoso mengungkapkan kekesalannya ketika mengetahui kinerja buruk ketiga SKPD tersebut. “3 tahun lamanya, tapi hanya 20 persen yang berizin, kinerja kalian (SKPD) sangat memprihatinkan,” ujarnya singkat.

Tak ingin ketinggalan dari rekannya, Anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi Dariyanto mengultimatum ketiga SKPD tersebut agar menyelesaikan polemik perizinan usaha mini market dibawah satu tahun.

“Kalian (SKPD) mesti bertanggung jawab demi tegaknya peraturan daerah,” ucapnya geram

Dariyanto juga menekankan agar permasalahan perizinan ini cepat diselesaikan. “Jangan sampai ketika periode berganti, anggota DPRD masih saja mengurus hal yang seperti ini terus,” pungkasnya. (wok/adv)