Rendahnya Penyerapan Anggaran SKPD Salah Siapa?

Ilustrasi
Ilustrasi

BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Dalam setahun terakhir rendahnya penyerapan anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi membuat Komisi C DPRD Kota Bekasi geram. Terdapat 10 SKPD Kota Bekasi yang dinilai tidak mampu menyerap anggaran dengan baik. Hal tersebut menyebabkan rencana pembangunan daerah tidak tercapai.

Dari penilaian Komisi C DPRD Kota Bekasi, 10 SKPD tidak mampu bekerja secara maksimal, disebabkan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang ada pada SKPD tersebut. Selain itu, pihak yang mesti bertanggungjawab ialah Tim Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang dikomandoi oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi, karena tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

“Kami sudah meminta penjelasan kepada semua SKPD yang minim menyerap anggaran. Secara garis besar, mereka minim SDM, dan tim monitoring yang diketuai oleh Sekda tidak bekerja secara maksimal, sehingga pembangunan maupun program yang ada pada 10 SKPD, tidak berjalan sesuai rencana Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi, Machrul Falak usai menggelar rapat bersama SKPD diruang aspirasi DPRD Kota Bekasi, Rabu (21/01/2015).

Dirinya menjelaskan, diantara SKPD yang paling rendah penyerapannya ialah, Dinas Bangunan dan Pemukiman (Disbangkim), yang memiliki silpa hingga 140 milyar. Persoalan terbesar pada Disbangkim, menurut Machrul, disebabkan pihak ketiga yang tidak mampu menjalankan proyek pembangunan Stadion dan RSUD Bekasi.

“Ada dua proyek besar yang tidak terserap dengan baik, yaitu Pembangunan stadion dan RSUD. Padahal kedua proyek itu menyerap anggaran yang besar,” terangnya.

Selain Disbangkim, Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, urutan kedua SKPD yang minim penyerapan anggaran ialah Dinas Kesehatan. Dari data yang dimilikinya, bahwa Dinkes Kota Bekasi gagal melakukan lelang pada proyek pengadaan alat kesehatan, karena diketahui pemenang lelang ialah perusahaan yang di blacklist oleh Pemkot Bekasi, karena dinilai buruk dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu, anggaran yang cukup kontras ialah belanja obat-obatan yang tidak terserap dengan baik.

“Dinkes juga minim penyerapannya, apalagi tidak mampu menyerap anggaran belanja alat kesehatan dan obat-obatan, padahal kedua program itu sangat vital,” tambahnya.

Dari penjelasan SKPD, dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong pelaksanaan ULP agar tidak terjadi kasus serupa yakni perusahaan blacklist yang lolos mendapat proyek pada Dinas Kesehatan. Selain itu, Komisi C akan memonitoring SKPD yang mendapat anggaran besar, pertiga bulan untuk evaluasi kerja. Hal itu dimaksudkan, agar rencana pembangunan daerah dapat berjalan sesuai target.

Hal serupa juga diutarakan anggota Komisi C, Epi Susanto, yang menyebut pelaksanaan lelang yang dilaksanakan SKPD tidak efektif, karena dalam realisasi hal itu dilakukan pada triwulan terakhir. Sementara, dengan durasi yang singkat, pengerjaan proyek besar irasional dilakukan.

“Pelaksanaan lelang juga kurang efektif, karena sering dilakukan tidak tepat waktu. Apalagi dalam pelaksanaan program, para pihak ketiga sering mengerjakan kegiatan pada triwulan ketiga, hal ini menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran, akibat gagalnya pelaksanaan program,” beber Epi kepada awak media.

Kendati demikian, dirinya meminta agar SKPD menekankan pelaksanaan program yang menyerap anggaran besar, pelaksanaannya didahulukan. Sementara kegiatan yang menyerap anggaran kecil dilakukan setelahnya. (wok)