Calon Kapolri Pilihan Presiden jadi Tersangka KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad (kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri), saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka terkait kasus rekening gendut di jajaran Mabes Polri, Selasa (13/1/2015).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad (kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri), saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka terkait kasus rekening gendut di jajaran Mabes Polri, Selasa (13/1/2015).

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi, 12 Januari 2015.

Abraham mengatakan, KPK menyampaikan pernyataan resmi mengenai penetapan Budi sebagai tersangka kepada Presiden dan Polri, Selasa, (13/01/2015).

Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Samad pun mengatakan selama ini pihaknya menahan diri terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Menurut Samad, itu dilakukan karena saat itu gelar perkara atau ekpose atas kasus tersebut belum selesai dilaksanakan.

“Sekarang waktunya KPK memberi penjelasan, karena selama ini KPK coba menahan diri bahwa yang bersangkutan, Komjen BG, pada saat pencalonan menteri beri usalan KPK untuk penelusuran jejak,” tegas Samad.

Dijelaskan Samad, rapor merah Budi tersebut pernah diberikan saat Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah nama untuk ditelusuri rekam jejaknya untuk menduduki posisi menteri pada awal pemerintahannya bersama Jusuf Kalla.

“Yang bersangkutan sudah diusulkan dan saat itu KPK karena sedang tangani kasusnya, KPK beri catatan merah‎. Jadi tidak elok kalau diteruskan,” ujar Samad saat memberikan keterangan pers di Jakarta.

Dikabarkan Presiden Joko Widodo telah menunjuk Budi sebagai calon Kapolri Sutarman dalam suratnya tertanggal 9 Januari 2015 yang ditujukan kepada ketua DPR RI.

Dalam surat yang menggunakan kop Presiden Republik Indonesia bernomor R-01/Pres/01/2015, Jokowi meminta DPR memberi persetujuan atas pengangkatan Budi sebagai Kapolri.