8 Tahun Dituding Perlambat Keluarnya SHM, BPN Kota Bekasi Bungkam

Puluhan wartawan melakukan aksi protes atas sikap Kasubbag TU BPN Kota Bekasi Christiawan yang dianggap arogan dan melecehkan profesi wartawan, Jum'at (5/12/2014).
Puluhan awak media melakukan aksi protes atas sikap pegawai Kantor Pertanahan Kota Bekasi (KPKB) yang dianggap arogan dan melecehkan profesi wartawan serta menutup akses informasi kepada awak media, Jum’at (5/12/2014) lalu.

BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Hampir delapan tahun sertifikasi tanah milik Asmanih, warga Pondok Kopi, Jakarta Timur, yang diurusnya melalui Kantor Pertanahan Kota Bekasi (KPKB), hingga kini belum rampung.

Tidak terhitung biaya yang sudah dikeluarkannya demi memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah seluas 160 meter miliknya yang terletak di bilangan Cikunir RT 002/03, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Putra dari Asmanih, Ferdy mengungkapkan bahwa orangtuanya telah mengurus sertifikasi tanah tersebut di KPKB sejak 8 tahun lalu. Namun tanpa alasan yang jelas, SHM yang diidam-idamkan hingga kini belum keluar.

“Kami sudah lama mengurusnya, tapi belum juga jadi sertifikatnya. Malahan, orang BPN selalu saja minta uang apabila ditanyakan mengenai kepengurusannya,” ungkap Ferdy kepada beritabekasi.co.id.

Dirinya menduga oknum pegawai KPKB berinisial ‘M’ dengan sengaja memperlambat proses sertifikasi yang telah lama diurusnya.

“Kami bingung mesti bagaimana, sementara tanah kami kuasai secara fisik, tetapi secara hukum dan administrasi kepemilikan kami tidak sah,” papar Ferdy sambil menunjukan fotocopy Akta Jual Beli (AJB) bernomor 204/Kec/M/2008.

Sementara itu pihak KPKB memilih bungkam terkait hal tersebut. Pasalnya, awak media tidak berhasil menemui Kepala KPKB Andi Syskia walaupun sudah membuat janji sebelumnya.

Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Enang Sutriyadi, mengaku dirinya enggan dikonfirmasi, karena wewenang untuk menjawab pertanyaan awak media terkait hal tersebut adalah tanggungjawab Kepala KPKB dan Kabag TU.

Menurutnya, secara administrasi, KPKB menolak memberikan keterangan kepada pihak manapun apabila tidak menunjukan data asli.

“Kami tidak bisa menjelaskan, karena data yang ditunjukan hanya berupa fotocopy,” kelitnya, Jumat (15/01/2015).

Lebih lanjut Enang mengungkapkan bahwa proses pembuatan sertifikat, secara normatif hanya memakan waktu maksimal 98 hari.

“Kasus yang dialami Asmanih, irasional dilakukan oleh BPN Kota Bekasi (KPKB),” pungkasnya.  (wok)