Penangkapan BW oleh Bareskrim Cacat Hukum

Praktisi Hukum Bekasi, Naupal Alrasyid (tengah) ketika bersidang di Mahkamah Konsitusi Jakarta beberapa waktu lalu.
Praktisi Hukum Bekasi, Naupal Alrasyid (tengah) ketika bersidang di Mahkamah Konsitusi Jakarta beberapa waktu lalu.

BERITABEKASI.CO.ID, KOTA BEKASI – Praktisi Hukum Bekasi Naupal Alrasyid menilai bahwa langkah Bareskrim Mabes Polri dalam menetapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka adalah suatu kesalahan dan juga cacat hukum, apalagi sampai menangkapnya.

“Penangkapan ini kehilangan makna serta cacat hukum,” ujarnya kepada berita bekasi.co.id, Jum’at (23/01/2015).

Dalam kasus ini lanjut Naupal, BW yang diduga melanggar pasal 242 KUHP tidak bisa dilaporkan oleh sembarang orang, seharusnya hanya hakim persidangan yang dimaksud yang bisa melaporkan BW yang diduga memberikan keterangan palsu dipersidangan, tentunya dengan terlebih dahulu ditetapkan di pengadilan itu sendiri.

Legal standing pelapor sudah cacat hukum, karena seharusnya hakim persidangan tersebut yang melaporkan, dan juga perlu adanya penetapan dari hakim saat persidangan (MK) bahwa BW memberi keterangan palsu.” lanjutnya.

Disamping itu tambahnya, waktu pelaporan juga terlampau lama sejak persidangan yang terjadi pada pertengahan 2010 itu. “penangkapan dan penetapan sebagai tersangka BW ini cenderung dipaksakan jika kita menyimak panasnya suhu perpolitikan di tanah air,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dibekuk anggota Bareskrim Mabes Polri setelah mengantarkan anaknya sekolah di Depok, Jumat (23/01/2015) pagi. Bambang lantas dijadikan tersangka kasus dugaan keterangan saksi palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat 2010 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia diduga melanggar Pasal 242 juncto Pasal 55 KUHP. (wok)