Perda Hiburan jadi Sensitif, Wakil DPRD dan Wakil Bupati Beda Prinsip

Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti
Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti

CIKARANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti kembali menegaskan akan terus mengupayakan peraturan daerah (Perda) hiburan bisa terealisasi.  Prinsip dari Perda Hiburan versi politis PDIP ini, tempat hiburan malam (THM) harusnya dimasukan dalam zona atau area tersendiri, dengan regulasi yang ketat.

“Tempat hiburan malam itu merupakan PAD yang riil, ittu tidak bisa dipungkiri. Keberadaan THM ini didepan mata, tapi tidak didukung dengan kepastian atau jaminan hukum. Makanya, dengan munculnya Perda hiburan nantinya akan mengatur keberadaan THM yang difokuskan pada satu zona atau area beserta aturan pajak dan retribusinya,” kata pria berkumis tebal ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintaredja justru berbeda prinsip dengan rival politiknya tersebut. Politisi Partai Demokrat ini akan menutup total THM yang beroperasi di Kabupaten Bekasi.

Alasannya, THM merupakan tempat maksiat dan sumber dari bencana narkoba serta meningkatnya kriminalitas di lingkungan tempat THM itu beroperasi.

“Saya punya prinsip, THM itu musti ditutup dan jangan beroperasi lagi di Kabupaten Bekasi. Malah kalau bisa jangan ada THM di Kabupaten Bekasi, karena sumber dari semua masalah seperti penyebaran mirasm narkoba dan meningkatnya kriminalitas. Biarin aja para pengusaha THM buka usahanya di Jakarta atau di Karawang,” tegasnya.