Tiga Cara Batalkan UU Pilkada Secara Konstitusi

Ketua Umum Laskar Dewaruci H.Mochtar Mohamad.S.Sos.
Ketua Umum Laskar Dewaruci
H.Mochtar Mohamad.S.Sos.

BERITABEKASI.CO.ID, BANDUNG – Sebagai Mantan Anggota Legislatif 1999, dan Pimpinan Daerah dipilih oleh DPRD 2003 (Pilkada tidak langsung) dan Pimpinan Daerah dipilih oleh Rakyat tahun 2008 (Pilkada langsung) saya mencoba untuk menyumbangkan pikiran cara membatalkan UU Pilkada yang disahkan oleh DPR RI beberapa hari lalu yang mendapat reaksi keras penolakan masyarakat Indonesia didalam maupun diluar Negeri.

Demonstrasi masyarakat Indonesia di luar Negeri di Williard InterContinental Hotel kepada Presiden SBY sebagai bentuk ketidakpuasan sikap masyarakat terhadap keputusan Sidang Pleno Paripurna oleh DPR RI tentang UU Pilkada. Reaksi masyarakat dari Daerah-daerah mulai menggelembung menuntut hak politiknya dalam memilih Pimpinan Daerahnya.

Menurut hasil survey Lingkar Survey Indonesia (LSI Deny JA) awal September 2014 pilihan masyarakat terhadap pemilihan Pilkada langsung 80 % .
Ada 3 cara membatalkan UU Pilkada secara Konstitusi:

Pertama: Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Dalam UUD 1945 pasal 24c ayat 1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar , memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.***)
Masyarakat bisa mengajukan gugatan menguji Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar 1945 antara lain :

Undang Undang Dasar 1945 Bab.I pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)Undang-Undang Dasar 1945 Bab.VI pasal 18 ayat 4 : Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten, Kota, dipilih secara demokratis.**)Undang Undang Dasar 1945 Bab.X pasal 28d ayat 3 : Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)

Pengertian demokrasi, menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah system pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan menurut John L.Esposito demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari, dan untuk rakyat oleh karena itu semua berhak untuk berpartisipasi.
Laskar Dewaruci (LDR) telah membentuk team LBH Dewaruci untuk melakukan gugatan terhadap UU Pilkada di MK.

Kedua: Kewenangan Presiden
Dalam Undang Undang Dasar 1945 Bab.VII pasal 22
Ayat 1 : Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang Undang
Ayat 2 : Peraturan pemerintah itu, harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam persidangan yang berikutnya.

Terlihat jelas dalam kewenangan Presiden menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang Undang tetap harus mendapat dukungan politik DPR RI apabila membaca peta politik konstelasi hasil pemilu 2014 anggota DPR RI : Kelompok fraksi-fraksi pendukung pilkada langsung yaitu Fraksi PDIP 109 kursi, Fraksi PKB 47 kursi, Fraksi Nasdem 35 kursi, Fraksi Hanura 16 kursi, Fraksi Demokrat 61 kursi (asal SBY konstisten) total 268 kursi sedangkan fraksi yang mendukung UU Pilkada tidak langsung yakni fraksi Golkar 91 kursi, fraksi Gerindra 37 kursi fraksi PAN 49 kursi, fraksi PKS 40 kursi, Fraksi PPP 39 kursi total 292 kursi.
Dari gambaran peta politik untuk minta persetujuan DPR RI tentang peraturan pemerintah sebagai pengganti UU Pilkada Presiden/Wakil Presiden beserta pimpinan parpol pendukung UU Pilkada langsung sebaiknya membuka diri menambah koalisi kabinet Trisakti Jokowi-JK

Ketiga: Kewenangan DPR RI
Dalam Undang Undang Dasar 1945 diatur kewenangan DPR RI pasal 20a
Ayat 1 : Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
Ayat 2 : Dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dalam pasal pasal lain Undang Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat, mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.**)
Ayat 3 : Selain hak yang diatur dalam pasal pasal lain dalam Undang Undang Dasar ini setiap anggota dewan perwakilan rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunisasi.**)
Ayat 4 : Ketentuan lebih lanjut tentang hak dewan perwakilan rakyat dan hak anggota dewan perwakilan rakyat diatur dalam Undang Undang.**)

Hak menyatakan pendapat tentang revisi UU Pilkada pada periode dewan 2014 ini bisa memungkinkan dengan catatan peta koalisi pendukung UU Pilkada langsung harus bertambah.

Janji SBY di Amerika untuk tidak menandatangani RUU Pilkada kita tunggu komitmennya, dan semoga para anggota DPR RI yang baru akan dilantik 2014 ini memahami sumpah jabatan sebagai anggota DPR RI yakni setia terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dan berdiri diatas kepentingan rakyat bukan kepentingan kelompok.

Ketua Umum Laskar Dewaruci
H.Mochtar Mohamad.S.Sos.