3 Tahun Pimpin BKSP Jabodetabekjur, Aher Lahirkan Solusi

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat meninjau kondisi pintu air Katulampa.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat meninjau kondisi pintu air Katulampa.

JAKARTA – Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur) kembali menggelar rapat paripurna. Dilaksanakan di Kota Bandung pada Kamis, 2 Oktober mendatang, sejumlah menteri, gubernur, dan bupati/walikota akan menandatangani beberapa kesepakatan implementasi program lintas wilayah.

“Digelar pula serah-terima Ketua BKSP Jabodetabekjur, dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), yang menjabat periode 2011-2014, kepada Gubernur Banten untuk periode 2014-2017,” ungkap Sekretaris BKSP Jabodetabekjur Asep Sukarno mengemukakan hal tersebut di Jakarta, Senin (29/9/2014).

Forum badan kerjasama yang dibentuk berdasar Instruksi Presiden (Inpres) No. 13/1976 ini melibatkan pemerintah pusat dan tiga provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten), serta sembilan kabupaten/kota (Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan).

Rekomendasi Komprehensif

Ditanya produk BKSP Jabodetabekjur selama tiga tahun, Asep menjelaskan badan ini meletakkan pondasi penyelesaian komprehensif permasalahan kewilayahan Ibukota Negara dan sekitarnya.

“BKSP telah merekomendasikan dan ditindaklanjuti kesepakatan bersama, hingga implementasi, atas sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi wilayah ini, khususnya DKI Jakarta,” papar Asep.

Jebolan Teknik Sipil-Infrastruktur pada Institut Teknologi Bandung (ITB) itu merinci beberapa hasil kerja besar BKSP Jabodetabekjur tiga tahun terakhir. Yakni, kesepakatan pembangunan Bendungan/Waduk Ciawi dan Bendungan/Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor.

Kedua bendungan/waduk ini bakal mengurangi intensitas banjir di DKI Jakarta setiap musim hujan, selain menjadi sumber air baku untuk minum bagi warga di Ibukota. Warga Jakarta berharap kedua proyek segera rampung.

“Untuk mempercepat realisasi pembangunan kedua Bendungan atau Waduk Ciawi dan Sukamahi, Gubernur Jabar selaku Ketua BKSP Jabodetabekjur mengusulkan revisi Perpres No. 54 Tahun 2008 Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek, Puncak, dan Cianjur. Pasalnya, kedua bendungan atau waduk belum masuk dalam tataruang Kabupaten Bogor,” papar Asep.

Menurut Sekretaris BKSP Jabodetabekjur, usulan revisi yang diajukan Mei 2013 tersebut direspon positif pemerintah pusat. Ini berarti, kata Asep, tidak perlu menunggu perubahan ketetapan tataruang Kabupaten Bogor, untuk pembangunan kedua bendungan/waduk.

Manfaatkan Tol

Karya kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan lainnya, ulas Asep lagi, yakni kesepakatan perluasan jaringan transportasi busway TransJakarta. Armada TransJakarta dari Pulogadung, Jakarta Timur, menuju Komplek Perumahan Harapan Indah, Bekasi, telah beroperasi.

Sementara perluasan jalur busway dari Jakarta Barat menuju Kota Tangerang tersendat karena perlu perubahan trase. “Trase yang sebelumnya ditetapkan belum mendapat persetujuan Walikota Tangerang. Jadi ada perubahan trase,” ujar Asep.

Ditambahkan, kesepakatan besar lainnya yang juga menyangkut moda transportasi massal yakni perluasan jaringan busway dari Cililitan, Jakarta Timur, menuju Bogor. Jalur busway ini memanfaatkan eksisting jalan tol.

“Akhir 2014, kita mencoba perluasan jaringan busway Jakarta-Bogor menggunakan jalan milik tol. Diharap nantinya dibuat trase baru, apakah jalan layang atau jalan baru,” Asep menjelaskan lebih detail.

Asep menegaskan lagi beberapa hasil konkret koordinasi lintas wilayah yang digagas BKSP Jabodetabekjur di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan. Selain seputar pengeloaan sumber daya air, khususnya yang melingkupi Sungai Ciliwung dan Cisadane, juga terdapat bidang ketahanan pangan.

Di bidang ketahanan pangan, BKSP Jabodetabekjur menggagas pendirian Pusat Distribusi Agrobisnis. Kesepakatan tiga gubernur ini nantinya ditindaklanjuti dengan pola business to business (B to B). “Ada lagi bidang lingkungan hidup dan kesehatan,” tutur Asep.

Gagasan Grand Design

Atas karya konkret itu, Asep mempertanyakan sikap sinis beberapa pihak terhadap peran BKSP Jabodetabekjur. Menurutnya, kerja BKSP Jabodetabekjur memang kurang terlihat karena sifatnya memfasilitasi koordinasi agar penyusunan program kewilayahan efektif. Badan tidak berkaitan langsung dengan pengerjaan fisik.

“Alhamdulillah, Gubernur Jabar menyelesaikan beberapa persoalan mendasar. Sebelumnya (rekomendasi BKSD) parsial sifatnya. Belum lagi bila penyusunan grand design kerjasama pembangunan di Jabodetabekjur, yang digagas beliau, rampung,” ulas Asep lagi.

Desain utama kerjasama pembangunan dimaksud, menurut Asep, berupa pusat data untuk analisis perencanaan wilayah Jabodetabekjur.